NAMA :
Mahmud
NIM :
1534006
TUGAS :
KEWARGANEGARAAN
DOSEN :
MAULIDI, S.H.I.,MA.,M.H.
BIROKRASI DAN POLITIK DI INDONESIA
OLEH PROF. DR. MIFTAH THOHA, MPA

Sebelum berangkat kesitu perlu kita tahu
terlebih dahulu uraian tentang partai politik dan ideologi , demikian pula
ideologi dengan pemerintahan, maka sampailah kepada uraian tentang netralitas
birokrasi terhadap partai politik. Sistem merit dalam politik sebagaimana
sistem merit dalam birokrasi merupakan untuk menegaskan sistem pemerintahan
yang baik.
Politik selalu berkaitan dengan kehidupan bernegara
dan berpemerintahan. Studi politik yang amat tua dan tradisional merujuk ke
masa silam yang jauh ke kejayaan para philosopher Yunani berabad-abad sebelum
kelahiran nabi Isa AS. Tradisi tua ini oleh studi politik disebut sebagai
filsafat politik, yakni suatu kajian yang menekankan bahwa nilai-nilai dan
perilaku politik berada pada bingkai ideologi. Dengan demikian ideologi menjadi
referensi pokok dari studi klasik tentang polotik. Dalam bab ini pada awalnya
diterangkan pemahaman dan pengenalan terhadap identitas ideologi berikut
komponenya. Ideologi dalam pemerintahan merupakan salah satu wujud dari
ideologi politik yang berusaha menjelaskan batas-batas kekuasaan yang berlaku
dan yang terjadi dalam pemerintahan.
Kekuasaan dalam pemerintahan cenderung untuk tidak terbatas. Akan tetapi
kekuasaan itu perlu dibatasi. Cara membatasi kekuasaan dalam pemerintahan
sistem demokrasi perlu dijalankan. Dan demokrasi dalam pemerintahan itu adalah
kepemerintahan yang dijalankan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.
Pertanyaan yang mendasar ialah siapa yang
sebenarnya disebut rakyat itu? Dalam buku ini dijawab bahwa rakyat biasa
dijumpai dalam partai politik dan kekuatan-kekuatan kelompok kepentingan
lainya. Rakyat melalui partai politik dan kelompok-kelompok kepentingan lainya
menjadi pemegang dan sumber dari kekuasaan yang dijalankan dalam pemerintahan.
Oleh karena itu kelahiran dan kehadiran partai politik sebagai wadah politik
rakyat dalam memperjuangkan aspirasnya agar bisa dijalankan dalam pemerintahan merupakan
keharusan demokrasi. Dengan demikian kehadiran partai politik dalam birokrasi
pemerintah tidak bisa dihindari. Masuknya partai politik dalam kekuasaan
pemerintahan harus melalui pemilihan umum. Bagi partai politik yang memenangkan
suara terbanyak dari rakyat berhak baginya untuk memimpin pemerintah dan hadir
ditengah-tengah birokrasi pemerintah.
Buku ini juga menawarkan beberapa prinsip dan
model demokrasi dalam pemerintahan. demokrasi merupakan suatu bentuk
pemerintahan yang ditata dan diorganisasikan berdasarkan prinsip-prinsip
kedaulatan rakyat (popular souvereignity), kesamaan politik (political
equility), konsultasi dan dialog dengan rakyat (popular consultation),
dan berdasarkan pada aturan suara mayoritas.
Dan buku ini ditutup dengan mengajukan sistem
dan model merit dalam politik. Sistem merit dalam politik diuraikan di buku
ini, agar sistem merit ini tidak hanya dimiliki dam dimonopoli oleh
pejabat-pejabat karier dalam pemerintahan saja. Dengan demekian karier dalam
politik mulai dari tataran yang rendah sampai ketataran yang lebih tinggi
sehingga mencerminkan ke profesionalitas politik amat diperlukan bagi
pejabat-pejabat yang meniti dijalur politik ini.
Sehingga ketika merit politik dijalankan
dengan baik antara partai politik dan pemerintahan bisa menjalankan sebuah
sistem pemerintahan dengan birokrasi yang baik dan transparan serta mampu
menampung aspirasi masyrakat yang ada akan tercapai sebuah hubungan indah dan
menawan. Sehingga sistem demokrasi yang didambakan dan dicita-citakan dapat
tercapai dengan maksimal.
0 komentar:
Posting Komentar